Ekonomi

AIIB Perlu Optimalkan Sinergi Pembiayaan di Indonesia Ekonomi

AIIB Perlu Optimalkan Sinergi Pembiayaan di Indonesia. MCDF adalah platform untuk membangun sinergi di antara Multilateral Development Bank (MDB). Tujuannya guna mengoptimalkan pembangunan proyek konektivitas multinegara yang sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur ekonomi nasional.

News, JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2019 perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).

Bambang menyebut MCDF adalah platform untuk membangun sinergi di antara Multilateral Development Bank (MDB). Tujuannya guna mengoptimalkan pembangunan proyek konektivitas multinegara yang sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur ekonomi nasional.

Idealnya, rencana infrastruktur tersebut harus kompatibel dengan kepentingan nasional Indonesia,” jelas Bambang melalui rilis, Senin (15/7/2019).

Bambang menyatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia memerlukan alokasi pembiayaan dari berbagai sumber yang tergantung pada sifat dan kelayakan proyek secara komersial. Maka untuk mendorong kontribusi swasta dalam membiayai proyek infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah memulai pendekatan inovatif dengan mendorong sinergi anggaran negara dan swasta.

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berperan penting dalam tahapan perencanaan, persiapan, hingga ditandatanganinya perjanjian utama, sedangkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) difokuskan untuk membantu proses pembiayaan guna mencapai financial closing, terutama pada proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen.

“Untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap PDB dari 43 persen di 2017 menjadi 50 persen di 2024, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$429,7 miliar atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024,” paparnya.

Jumlah ini menurut Bambang meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar US$359,2 miliar pada 2015-2019.

Dia menambahkan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU juga PINA.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki 83 proyek KPBU dengan estimasi nilai lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sementara untuk PINA sudah ada 30 proyek dengan lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline.

Untuk proyek KPBU, Bambang berharap AIIB memberikan dukungan persiapan proyek dan memberikan nasihat untuk meningkatkan kualitas dan transaksi proyek yang sesuai dengan kriteria investor.

Tidak hanya untuk memberikan dukungan pada fase konstruksi proyek, AIIB juga diharapkan dapat berkontribusi pada tahap awal perancangan dan perencanaan, fase pascakonstruksi operasi, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas aset.

Sementara itu untuk mengatasi kesenjangan digital, Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Dia menyebutkan pada bidang konektivitas, Indonesia telah menjalankan beberapa proyek berskala besar untuk membangun backbone internet dan konektivitas informasi, seperti konstruksi Palapa Ring dan Proyek Satelit Multifungsi.

“Prioritas investasi selanjutnya akan diberikan kepada proyek infrastruktur TIK untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk menghilangkan blank spot di daerah terpencil,” pungkas Bambang.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close