News

Jaksa Agung Sebut Kepala Polisi dan Eks Menhan Sri Lanka Lakukan Kejahatan Kemanusiaan News

Jaksa Agung Sebut Kepala Polisi dan Eks Menhan Sri Lanka Lakukan Kejahatan Kemanusiaan . Keduanya dianggap melakukan kelalaian kriminal terkait serangan bom pada Minggu Paskah, April lalu yang menewaskan 250 orang.

KOLOMBO – Jaksa agung Sri Lanka pada Senin mengatakan bahwa kepala kepolisian dan mantan menteri pertahanan negara Asia Selatan itu seharusnya dituntut atas tuduhan kejahatan kemanusiaan karena gagal mencegah serangan teroris terhadap gereja dan hotel mewah di Kolombo yang menewaskan 250 orang pada April.

Serangan bom yang diklaim oleh kelompok militan Negara Islam (IS) itu tetap terjadi meski telah ada peringatan berulang kali dari intelijen India mengenai kemungkinan dilancarkannya aksi teror di Sri Lanka dalam waktu dekat.

Pelaku Bom di Sri Lanka Terekam Kamera: Bawa Tas Ransel Besar saat Masuk Gereja

Dalam sebuah tulisan, Jaksa Agung Dappula de Livera mendesak penjabat kepala polisi untuk mengajukan tuntutan terhadap pendahulunya Pujith Jayasundara dan mantan sekretaris Kementerian Pertahanan, Hemasiri Fernando.

“Ada informasi yang cukup untuk membuktikan kelalaian tugas resmi … dan kelalaian kriminal. Itu juga dianggap kejahatan berat terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional, “kata Livera dalam surat itu sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (2/7/2019).

Presiden Maithripala Sirisena menuduh Fernando dan Jayasundara gagal menindaklanjuti laporan intelijen pada 4 April tentang serangan yang direncanakan pada Minggu Paskah, 21 April. Jayasundara dan Fernando telah membantah semua tuduhan.

Bulan lalu, Jayasundara mengatakan kepada komite parlemen bahwa presiden telah memintanya untuk bertanggung jawab atas pengeboman yang terjadi dan mengundurkan diri. Dia mengklaim dijanjikan posisi diplomatik sebagai imbalannya.

Jayasundara menolak untuk berhenti dan kemudian diminta untuk cuti, dengan wakilnya menggantikannya menjalankan tugas.

ISIS Klaim Bertanggungjawab Atas Serangan Bom di Sri Lanka

Fernando, yang telah mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan, mengatakan kepada parlemen bahwa Sirisena telah memberikan instruksi untuk membuat Wickremesinghe, tokoh oposisi yang berseberangan dengannya, tidak ikut dalam pertemuan dewan keamanan.

Menteri pertahanan melapor kepada presiden, yang mengepalai Departemen Pertahanan.

Sirisena belum secara terbuka menanggapi tuduhan itu tetapi mengatakan setelah kesaksian bulan lalu bahwa dia tidak akan menerima kesimpulan komite.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close