Megapolitan

Dugaan Pungli di SMPN 4 Tangsel, Wali Murid Disarankan Lapor Ombudsman Megapolitan

Dugaan Pungli di SMPN 4 Tangsel, Wali Murid Disarankan Lapor Ombudsman. Namun sayangnya, banyak wali murid yang tak berani bersuara menentang praktek haram ini.

TANGSEL – Praktik pungutan liar (pungli) yang membelenggu dunia pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus diungkap tuntas. Para pelakunya harus diberi sanksi tegas agar memberikan efek jera supaya tak mengulangi perbuatannya.

Namun sayangnya, banyak wali murid yang tak berani bersuara menentang praktek haram ini. Banyak alasan yang mereka khawatirkan, seperti dikucilkan atau dipersulit saat mengurus berbagai keperluan di sekolah.

Itulah sebabnya, aparat penegak hukum beserta lembaga terkait harus memberi rasa aman bagi siapapun yang melaporkan kasus ini. Dengan begitu, satu per satu praktek pungli akan terungkap dan diproses secara hokum.

Hal ini terkait dugaan adanya pungli di SMPN 4 Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Terbongkarnya kasus ini karena wali murid kesal ijazah anaknya ditahan karena belum melunasi sejumlah uang pungutan.

“Tentu upaya hukum harus dilakukan dengan melapor ke aparat penegak hukum, seperti Polres Tangsel. Tentu kami siap mendampingi jika memang dibutuhkan, ini sekali lagi harus jadi perhatian penegak hukum di tengah menurunnya tingkat kepercayaan kepada penegak hukum,” kata Jufry Nugroho, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) kepada , Rabu (16/10/2019).

(Foto: Hambali/)

Selain itu, Jufry juga menyarankan agar wali murid melaporkan hal itu ke Ombudsman, lantaran dalam proses penarikan pungutan oleh SMPN 4, telah terjadi maladministrasi. Sehingga, kata dia, pihak sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pungutan yang terjadi.

“Upaya lain juga harus dilakukan, terkait ada tidaknya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak SMPN 04 dengan mengadukannya ke Ombudsman Banten,” ujar Jufry.

Sebelumnya, Ombudsman RI (ORI) menyoroti adanya dugaan pungli di SMPN 4 Kota Tangsel. Di sekolah itu para wali murid harus menyetor lunas ‘uang donasi.’ Karena bila tidak, maka ijazah siswa ditahan pihak sekolah.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengecam praktek tersebut. Menurutnya, peristiwa maladministrasi itu mesti dihentikan sebelum mengarah kepada tindak pidana.

“Tidak benar. Itu maladministrasi yang harus dihentikan. Apabila diteruskan, akan menjadi pidana nantinya,” tegas Adrianus dikonfirmasi sebelumnya.

Namun demikian, Adrianus mengatakan kasus ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum diambil tindakan. Jika ada pihak yang mengadukan hal tersebut ke Ombudsman, maka pihaknya akan langsung turun memeriksa.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close