Nasional

Revisi UU KPK, Posisi Jokowi Penyelamat atau Pembunuh KPK? Nasional

Revisi UU KPK, Posisi Jokowi Penyelamat atau Pembunuh KPK?. Keputusan pengubahan UU KPK kini di tangan Presiden Jokowi. Dia punya waktu 60 hari untuk bersikap.

SURAT inisiatif DPR untuk merevisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan pengubahan regulasi kini berada di tangan Jokowi.

“Saya sudah cek, surat itu sudah sampai di meja presiden,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin seperti dilansir dari BBC Indonesia, Selasa (10/9/2019).

Berdasarkan aturan, Presiden Jokowi memiliki waktu setidaknya 60 hari untuk memberikan sikap terhadap usulan revisi UU KPK. Sementara, DPR tetap pada keyakinan meminta Presiden Jokowi untuk mengirim surat balik untuk membahas revisi UU KPK.

Namun, Ngabalin menambahkan, Presiden Jokowi akan mempelajari usulan DPR untuk merevisi UU KPK.

“Makanya presiden membutuhkan waktu untuk

“Kalau misalnya presiden ikut serta dalam dinamika yang berlangsung sekarang di DPR, bukan kah presiden punya kontribusi membuat prosedur perundang-undangan menjadi semakin semrawut?” tanya Gita dengan nada retorik.

Sebelumnya, Pimpinan KPK menolak revisi UU KPK. Penolakan ini juga disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seluruh Indonesia, LSM, mantan ketua KPK, akademisi hingga tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Ma’arif.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close