Nasional

DPR: Ada 2 Poin yang Diajukan KPK Terkait Revisi UU Nomor 30 Nasional

DPR: Ada 2 Poin yang Diajukan KPK Terkait Revisi UU Nomor 30 . Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan bila pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan bila pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Pimpinan Plt Taufiequrahman Ruki mengusulkan dua poin terkait Undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Soal pengawasan (Dewan Pengawas), soal SP3 ya mungkin itu kendala selama ini dihadapi KPK, oleh karena itu Plt KPK kemarin pak Ruki dan kawan-kawan itu mengusulkan seperti itu,” kata Nasir Djamil di D’Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Politikus PKS ini mengaku sepakat dengan usulan yang diajukan oleh KPK waktu itu soal SP3 karena penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Begitupula dengan Dewan Pengawas, karena lembaga sebesar KPK harus ada yang mengawasi agar tak menyalahi kewenangan.

“Namanya satu kekuasaan harus diawasi, kalau enggak engga abuse dua. Power tend to corrupt itu jelas, maka harus ada pengawasan,” pungkas Nasir.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close