Nasional

Walhi: Kajian Pemindahan Ibu Kota Harusnya Dibuka ke Publik Nasional

Walhi: Kajian Pemindahan Ibu Kota Harusnya Dibuka ke Publik . Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan ibu kota baru Republik Indonesia yang akan berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utama.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan ibu kota baru Republik Indonesia yang akan berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Mengenai hal tersebut, banyak pro dan kontra yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah isu lingkungan yang akan terkena dampaknya jika terjadi pembangunan-pembangunan di wilayah sana.

Lantas, bagaimana kah pengamat lingkungan menanggapi mengenai keputusan oleh Presiden Jokowi tersebut?

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono menyoroti mengenai keterbukaan kajian-kajian yang diklaim sudah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 2 tahun.

Ibu kota baru

Menurut Yuyun, kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama beberapa tahun tersebut seharusnya diperlihatkan kepada publik, sehingga dengan demikian, masyarakat bisa mengkritisi soal wilayah ibu kota baru itu.

“Harusnya dibuka ke publik agar publik tahu sejauh apa, publik juga bisa mengkritisi. Nah itu yang kita sayangkan,” ujar Yuyun kepada .

Kajian-kajian terhadap ibu kota baru tersebut, bagi Yuyun tidak memperlihatkan hasil temuan secara keseluruhan, termasuk salah satunya mengenai kajian lingkungan hidup strategis yang tak pernah diperlihatkan kepada publik.

“Kita juga enggak pernah tahu sebenarnya kajian terkait lingkungan hidup strategisnya itu ada atau tidak. Kalau sudah diklaim sudah dilakukan 2017 lalu, itu kajian yang mana? Apakah secara keseluruhannya, dari bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidupnya atau apanya gitu kan. Itu kan seharusnya dibuka ke publik,” ungkapnya.

Ibu kota baru

Lebih lanjut, Yuyun pun menuturkan bahwa selama isu pemindahan ibu kota berkembang, masyarakat hanya mendapatkan informasi-informasi parsial, yakni berupa alasan-alasan mengapa diperlukannya ibu kota tidak lagi bisa berada di Jakarta.

“Tapi kita tak pernah melihat ada upaya-upaya pemerintah untuk menunjukkan apa sebenarnya kajian yang mendalam itu,” terang Yuyun.

“Nah DPR ternyata kan tidak mempunyai itu, informasi itu DPR hanya menerima ringkasan-ringkasan dari kajian itu yang menurutku tidak bisa menentukan informasi yang jelas terkait itu,” tutupnya.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close