Nasional

JK: Pembatasan Akses Internet di Papua untuk Meredam Hoaks Nasional

JK: Pembatasan Akses Internet di Papua untuk Meredam Hoaks. Pembatasan akses internet di Papua ditujukan untuk meredam peredaran hoaks.

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pembatasan akses internet di Papua ditujukan untuk meredam peredaran hoaks soal kerusuhan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.

“Itu kan untuk meredam, karena diketahui ada gelora, suasana (kerusuhan) itu kan karena pengaruh medsos. Karena itulah maka dalam kondisi itu internetnya yang dibatasi dulu,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kendati akses internet dibatasi, JK mengatakan masyarakat dapat tetap berhubungan dengan menggunakan aplikasi perpesanan WhatsApp (WA). Namun masyarakat tidak bisa mengunduh gambar yang ada di WA.

“Tapi Anda kan tetap bisa berhubungan dengan (melalui) WA, cuma tidak bisa ada gambarnya. Itu kan untuk menghilangkan hoaks, itu hanya untuk keadaan sementara saja,” kata dia.

JK menganggap masyarakat tidak terlalu dirugikan dengan pembatasan akses internet. Menurutnya, banyak masyarakat justru dirugikan dengan adanya demo besar-besaran karena menghambat ekonomi.

Ilustrasi.

“Tentu saja ada, tapi demo besar-besaran juga lebih menghambat ekonomi, karena kegiatan tidak jalan. Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi, demo besar-besaran atau atau satu dua orang yang mengikuti internet? Tapi tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu ditahan,” ujar JK.

Sekadar informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat membuka kembali akses internet untuk masyarakatnya. Menurut dia banyak pengusaha yang mengeluh soal pembatasan internet tersebut.

“Banyak keluhan. Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka,” ujar Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close