Kewenangan Kejaksaan Terbatas

surabayanews.co.id - Getolnya pihak kejaksaan tinggi Jatim dalam mengusut berbagai perkara pidana khusus atau korupsi yang terjadi di Jatim, seakan mengabaikan perkara pidana umum dan menjadi hal yang...

26
26

surabayanews.co.id – Getolnya pihak kejaksaan tinggi Jatim dalam mengusut berbagai perkara pidana khusus atau korupsi yang terjadi di Jatim, seakan mengabaikan perkara pidana umum dan menjadi hal yang luput dari perhatian publik. Sikapi hal tersebut, Romy Arizyanto, Kasi Penkum Kejati Jatim menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kewenangan kejaksaan terbatas. Karena untuk perkara tindak pidana umum, kewenangan kejaksaan hanya menuntut sementara kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan berada di kepolisian.

Catatan perkara tindak pidana khusus atau korupsi yang tercatat hingga Maret 2015 di kejaksaan tinggi Jatim terbilang tinggi. Total dari 37 kejaksaan yang ada, kasus perkara yang telah masuk tahap penyidikan mencapai 105 perkara. Namun masyarakat seakan lupa dari pengusutan berbagai perkara-perkara khusus. Perkara tindak pidana umum yang merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, seakan kurang mendapat porsi.

Menanggapi permasalahan tersebut Romy mengungkapkan bahwa sesuai undang-undang kejaksaan. Hal tersebut diakibatkan karena kewenangan kejaksaan yang terbatas. Untuk pengusutan kasus tindak pidana umum, proses penyelidikan dan penyidikannya berada di institusi kepolisian sementara kejaksaan hanya bertugas dalam melakukan penuntutan.

“Kewenangan daripada kejaksaan itu merupakan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus. Sedangkan untuk penanganan tindak pidana umum, penyidikan merupakan kewenangan daripada kepolisian,” ujar Romy Arizyanto, Kasipenkum Kejati Jatim.

Romy juga menambahkan bahwa kenapa jumlah kasus korupsi yang menjadi prioritas dan berkali kali di ekspose ke publik, dikarenakan hal tersebut masuk dalam perkara tindak pidana khusus. Dari mulai penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, kewenangannya berada di institusi kejaksaan.

Untuk perkara-perkara Hak Asasi Manusia (HAM), Romy juga menyampaikan bahwa perkara HAM baru bisa dilakukan penyidikan setelah melalui rekomendasi dari Komnas HAM. Namun pelanggaran-pelanggaran kasus ini jarang terjadi. Biasanya perkara HAM ditangani oleh kejaksaan agung, seperti contohnya pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti beberapa tahun lalu. (gus/rid)

In this article